LAMPUNGINSIGHT.NET – Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan tambahan kuota elpiji 3 kilogram (kg) sebesar 59.659 metrik ton (MT) untuk 2026. Usulan tersebut disampaikan setelah kebutuhan elpiji bersubsidi di Lampung diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan kuota yang telah ditetapkan pemerintah.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung Budhi Darmawan mengatakan, kebutuhan elpiji 3 kg di Lampung diperkirakan mencapai 279.399 MT hingga akhir 2026.
Sementara itu, kuota yang ditetapkan untuk Provinsi Lampung hanya sebesar 219.740 MT. Perbedaan tersebut menjadi dasar Pemprov Lampung mengajukan tambahan kuota kepada pemerintah.
“Penyaluran elpiji 3 kilogram ini masih diiringi kejadian kelangkaan hampir setiap bulan pada beberapa kabupaten di Provinsi Lampung. Karena itu, kebutuhan riil masyarakat perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan tambahan kuota,” ucap Budhi.
Realisasi Penyaluran Capai 157.660 MT
Berdasarkan data PT Pertamina Patra Niaga Retail Lampung, penyaluran elpiji 3 kg hingga 18 Agustus 2026 telah mencapai 157.660 MT.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 71,75 persen dari total kuota yang tersedia untuk Lampung tahun ini.
Dengan proyeksi kebutuhan mencapai 279.399 MT, terdapat selisih sekitar 59.659 MT dibandingkan kuota yang ditetapkan pemerintah.
“Atas dasar proyeksi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan tambahan kuota elpiji 3 kg sebesar 59.659 MT, atau sekitar 27,15 persen dari kuota yang telah ditetapkan,” jelas Budhi.
Menurut dia, tambahan tersebut diperlukan agar pasokan elpiji bersubsidi dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan, terutama hingga akhir tahun.
“Usulan tambahan ini tentunya untuk memenuhi kebutuhan elpiji 3 kilogram di Provinsi Lampung, sehingga pasokan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” lanjutnya.
Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Distribusi
Elpiji 3 kg menjadi salah satu sumber energi yang digunakan rumah tangga serta pelaku usaha mikro. Karena itu, ketersediaan dan kelancaran distribusinya menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pemprov Lampung terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, PT Pertamina Patra Niaga, agen, pangkalan, serta pihak terkait lainnya untuk memantau distribusi elpiji bersubsidi.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi pasokan di masing-masing daerah sekaligus mengantisipasi terjadinya kekosongan.
“Yang paling penting adalah bagaimana kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan distribusinya berjalan dengan baik. Kita juga terus melakukan koordinasi agar tidak terjadi kekosongan pasokan di daerah,” kata Budhi.
Selain mengusulkan penambahan kuota, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan agar elpiji 3 kg diterima masyarakat yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika usulan tambahan kuota sebesar 59.659 MT dapat direalisasikan, Pemprov Lampung berharap kebutuhan elpiji 3 kg masyarakat hingga akhir 2026 dapat lebih terakomodasi dan pasokan di berbagai daerah tetap terjaga.
