Daftar Isi
- 14 Tuntutan Mahasiswa di DPRD Lampung
- 1. Penanganan Kekeringan dan Distribusi Air Bersih
- 2. Audit Pelayanan Kesehatan
- 3. Peningkatan Transportasi Umum
- 4. Perbaikan Infrastruktur Jalan
- 5. Penertiban Kendaraan ODOL
- 6. Pemerataan Penerangan Jalan Umum
- 7. Evaluasi Tarif Tol di Lampung
- 8. Bursa Pangan dan Penguatan Distribusi Bahan Pokok
- 9. Penyediaan Ruang Usaha untuk UMKM
- 10. Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Pertanahan
- 11. Pembenahan Pengelolaan Sampah
- 12. Pembentukan Pansus Sampah
- 13. Pengusutan Dugaan Tambang Ilegal dan Pengawasan BBM Bersubsidi
- 14. Penanganan Dugaan Persoalan KIP UIN Raden Intan Lampung
- Membawa Isu Pelayanan Publik hingga Penegakan Hukum
- Aksi Mahasiswa dan Tindak Lanjut Pemerintah
LAMPUNGINSIGHT.NET — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lampung Bersatu kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Provinsi Lampung, Jumat (18/9/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan langsung dengan pelayanan publik, kondisi sosial, infrastruktur, lingkungan hingga penegakan hukum di Lampung.
Ada 14 tuntutan yang disampaikan massa aksi. Isinya antara lain meminta penanganan kekeringan, perbaikan layanan kesehatan dan infrastruktur jalan, peningkatan transportasi umum, penertiban kendaraan ODOL, pengawasan BBM bersubsidi, penyelesaian persoalan agraria serta pengusutan dugaan aktivitas pertambangan ilegal.
Saat aksi berlangsung, sejumlah aparat kepolisian dan Satpol PP melakukan pengamanan di sekitar kawasan Gedung DPRD Lampung.
14 Tuntutan Mahasiswa di DPRD Lampung
Berikut rincian tuntutan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Lampung Bersatu:
1. Penanganan Kekeringan dan Distribusi Air Bersih
Mahasiswa meminta Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten dan kota memberikan perhatian terhadap wilayah yang mengalami kekeringan.
Distribusi air bersih diminta dilakukan secara merata, tepat sasaran dan berkelanjutan selama kondisi kekeringan masih terjadi.
Mahasiswa menilai kebutuhan air bersih merupakan persoalan dasar yang harus mendapat respons pemerintah, terutama bagi masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari.
2. Audit Pelayanan Kesehatan
Di bidang kesehatan, mahasiswa meminta dilakukan audit terhadap pelayanan kesehatan di Lampung.
Audit tersebut mencakup kondisi sarana dan prasarana, ketersediaan obat-obatan hingga tenaga kesehatan.
Mereka juga meminta pemerataan tenaga kesehatan agar masyarakat di wilayah yang akses layanan kesehatannya masih terbatas tetap mendapatkan pelayanan yang memadai.
3. Peningkatan Transportasi Umum
Tuntutan berikutnya berkaitan dengan transportasi umum.
Mahasiswa meminta pemerintah meningkatkan kualitas dan jangkauan angkutan umum sehingga masyarakat memiliki pilihan transportasi yang aman, layak, terjangkau dan terintegrasi.
Penguatan transportasi umum juga dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan maupun antardaerah.
4. Perbaikan Infrastruktur Jalan
Mahasiswa turut menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan di Lampung.
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diminta melakukan perbaikan serta pemeliharaan jalan secara berkala, terutama terhadap ruas yang mengalami kerusakan dan menjadi jalur utama masyarakat.
Perbaikan tersebut diharapkan tidak hanya dilakukan ketika kerusakan sudah parah, tetapi juga melalui pemeliharaan secara rutin.
5. Penertiban Kendaraan ODOL
Persoalan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) juga masuk dalam tuntutan.
Mahasiswa meminta pengawasan terhadap kendaraan yang memiliki dimensi maupun muatan melebihi ketentuan diperketat.
Mereka menyoroti dampak kendaraan bermuatan berlebih terhadap kondisi jalan serta aspek keselamatan pengguna jalan.
Penertiban kendaraan ODOL diharapkan dilakukan secara konsisten sehingga tidak hanya menyelesaikan persoalan kerusakan jalan, tetapi juga meningkatkan keselamatan lalu lintas.
6. Pemerataan Penerangan Jalan Umum
Mahasiswa juga meminta pemerintah memperhatikan ketersediaan penerangan jalan umum (PJU).
Pemerataan PJU terutama diminta pada ruas jalan yang minim penerangan dan dinilai membutuhkan pencahayaan untuk mendukung keselamatan pengguna jalan.
Penerangan jalan juga berkaitan dengan kenyamanan masyarakat yang beraktivitas pada malam hari.
7. Evaluasi Tarif Tol di Lampung
Tuntutan lainnya adalah evaluasi terhadap tarif jalan tol di Lampung.
Mahasiswa meminta kebijakan tarif mempertimbangkan kemampuan masyarakat, kondisi ekonomi, jarak perjalanan serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jalan tol.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat memastikan biaya penggunaan jalan tol tetap menjadi bagian dari sistem transportasi yang dapat dijangkau masyarakat.
8. Bursa Pangan dan Penguatan Distribusi Bahan Pokok
Dalam sektor pangan, mahasiswa meminta pemerintah menghadirkan bursa pangan secara berkala.
Selain itu, distribusi bahan pangan kepada masyarakat juga diminta diperkuat.
Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Persoalan pangan menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan daya beli dan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
9. Penyediaan Ruang Usaha untuk UMKM
Mahasiswa juga membawa persoalan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Mereka meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung menyediakan ruang usaha yang layak, aman dan terjangkau bagi pelaku UMKM.
Penyediaan ruang usaha diharapkan dapat memberikan tempat berjualan yang lebih tertata sehingga pelaku usaha tetap bisa menjalankan aktivitas ekonomi tanpa harus menggunakan fasilitas publik yang tidak diperuntukkan sebagai tempat usaha.
10. Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Pertanahan
Persoalan agraria menjadi salah satu tuntutan yang turut disampaikan.
Mahasiswa meminta pemerintah memperkuat pelaksanaan reforma agraria, termasuk penyelesaian konflik pertanahan dan redistribusi tanah secara berkeadilan.
Perlindungan terhadap masyarakat dan petani dalam penguasaan serta pemanfaatan tanah juga menjadi bagian dari isu yang mereka soroti.
Tuntutan ini muncul di tengah persoalan konflik agraria yang selama ini menjadi salah satu isu sosial di sejumlah wilayah Lampung.
11. Pembenahan Pengelolaan Sampah
Mahasiswa meminta pemerintah melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.
Pengelolaan tersebut diharapkan dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari pengurangan sampah, pemilahan, pengangkutan hingga pengolahan dan pembuangan akhir.
Mahasiswa mendorong adanya sistem yang lebih terintegrasi agar persoalan sampah tidak hanya ditangani ketika menumpuk di lingkungan masyarakat.
12. Pembentukan Pansus Sampah
Masih berkaitan dengan persoalan sampah, mahasiswa mendorong DPRD Lampung membentuk panitia khusus (Pansus).
Pembentukan Pansus diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap kebijakan dan penanganan sampah di Lampung.
Mahasiswa meminta persoalan tersebut mendapat perhatian lebih serius dan memiliki langkah penanganan yang terukur.
13. Pengusutan Dugaan Tambang Ilegal dan Pengawasan BBM Bersubsidi
Pada sektor penegakan hukum, mahasiswa meminta aparat mengusut dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Way Kanan.
Mereka meminta pihak yang berwenang melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat serta memastikan proses penanganannya berjalan sesuai ketentuan hukum.
Selain persoalan tambang, mahasiswa juga menyoroti distribusi BBM bersubsidi.
Mereka meminta Forkopimda Lampung memperketat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap SPBU yang diduga melakukan penyimpangan.
Tuntutan pengawasan BBM ini juga menjadi perhatian karena aparat sebelumnya telah menyatakan melakukan langkah antisipasi terhadap potensi penyelewengan distribusi BBM bersubsidi di sejumlah wilayah Lampung.
14. Penanganan Dugaan Persoalan KIP UIN Raden Intan Lampung
Tuntutan terakhir berkaitan dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di UIN Raden Intan Lampung.
Mahasiswa meminta Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung menindaklanjuti persoalan yang mereka soroti tersebut secara serius dan transparan.
Mereka juga meminta perkembangan penanganannya dapat diketahui publik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Karena poin ini berkaitan dengan dugaan persoalan hukum, substansinya perlu ditempatkan sebagai aspirasi dan tuntutan mahasiswa, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana.
Membawa Isu Pelayanan Publik hingga Penegakan Hukum
Jika dilihat secara keseluruhan, 14 tuntutan yang disampaikan mahasiswa mencakup persoalan yang cukup luas.
Mulai dari kebutuhan dasar seperti air bersih dan pangan, pelayanan kesehatan, transportasi dan infrastruktur, hingga ruang ekonomi bagi UMKM.
Mahasiswa juga membawa isu lingkungan melalui tuntutan mengenai pengelolaan sampah serta persoalan agraria yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah.
Sementara di sektor penegakan hukum, mereka meminta perhatian terhadap dugaan aktivitas pertambangan ilegal, pengawasan BBM bersubsidi serta persoalan KIP UIN Raden Intan Lampung.
Dengan demikian, aksi tersebut tidak hanya menyoroti satu persoalan, tetapi membawa sejumlah isu yang menurut massa aksi membutuhkan perhatian pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Aksi Mahasiswa dan Tindak Lanjut Pemerintah
Aksi di depan DPRD Lampung menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Berbagai tuntutan tersebut selanjutnya membutuhkan tindak lanjut dari lembaga yang memiliki kewenangan masing-masing, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, DPRD maupun aparat penegak hukum.
Untuk tuntutan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum, proses pemeriksaan dan pembuktiannya tetap menjadi kewenangan aparat sesuai prosedur yang berlaku.
Sementara persoalan seperti jalan rusak, transportasi, air bersih, kesehatan, pangan, UMKM dan sampah membutuhkan kebijakan serta koordinasi antarlembaga agar dapat ditindaklanjuti secara konkret.
