Daftar Isi
LampungInsight.net — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memaparkan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun kekuatan ekonomi masyarakat melalui sektor pangan berbasis desa. Paparan itu disampaikan kepada peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-36 Tahun 2026.
Pemaparan berlangsung dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kebijakan Daerah dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Sumber Ketahanan Pangan di Provinsi Lampung” di Ruang Rapat Utama, Rabu (7/10/2026).
Menurut Mirza, pertanian menjadi sektor yang sangat menentukan dinamika perekonomian Lampung. Dari sekitar 3,3 juta hektare daratan Lampung, sekitar 1,7 juta hektare digunakan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, sedangkan sekitar 1 juta hektare lainnya merupakan kawasan hutan.
Jumlah masyarakat yang menggantungkan pekerjaan pada sektor tersebut juga besar. Sekitar 1,7 juta warga Lampung bekerja sebagai petani dan pekebun.
“Kalau 60 persennya penduduk ini adalah petani, maka yang paling menyebabkan naik-turunnya perekonomian suatu daerah kami ini adalah pertanian sebenarnya,” ujarnya.
Produksi Tinggi Belum Cukup
Lampung memiliki sejumlah komoditas pangan utama, mulai dari padi, jagung, ubi kayu, nanas hingga pisang. Produksi padi disebut mencapai sekitar 3,2 juta ton dan jagung sekitar 1,7 juta ton. Lampung juga menjadi daerah penghasil ubi kayu terbesar di Indonesia.
Namun, Mirza menilai tingginya produksi belum otomatis membuat kesejahteraan petani meningkat. Salah satu persoalannya adalah hasil pertanian masih banyak dijual sebagai bahan mentah sehingga nilai tambah justru diperoleh pada tahapan perdagangan dan pengolahan setelah produk meninggalkan petani.
“Pangan yang di Provinsi Lampung ini selama ini belum bisa memakmurkan masyarakat Lampung. Petani kita selama ini menjual bahan mentah. Yang kedua, daya tawar petani ini lemah,” jelasnya.
Atas kondisi tersebut, Pemprov Lampung mengarahkan kebijakan pangan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga penguatan pengolahan hasil dan aktivitas ekonomi di tingkat desa.
Konsep itu dituangkan melalui program Desaku Maju yang menempatkan desa sebagai lokasi produksi sekaligus pengolahan pangan.
“Ketahanan pangan kita mulai dari desa, bukan dari nation saja. Maka kami buat program namanya Desaku Maju,” katanya.
Dari Pupuk hingga Pengering Hasil Panen
Salah satu program yang dikembangkan adalah penyediaan Pupuk Hayati Cair (PHC) di desa. Fasilitas tersebut menggunakan limbah sebagai bahan baku dan diarahkan untuk membantu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi biaya yang harus dikeluarkan petani.
Program PHC telah diterapkan di 500 desa pada 2025 dan diperluas menjadi 2.000 desa pada 2026. Setiap fasilitas ditargetkan dapat mendukung kebutuhan sekitar 400 hektare lahan pertanian.
Pemprov Lampung juga menyiapkan mesin bed dryer untuk mengeringkan hasil pertanian sebelum dipasarkan. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi biaya logistik sekaligus meningkatkan nilai jual komoditas.
“Kita selalu menjual bahan mentahnya basah. Padi dijual basah, jagung dijual basah, singkong dijual basah. Maka kami buat program di setiap desa, di 400 desa mesin bed dryer. Keluar dari desa itu sudah kering, harganya naik, lebih efisien,” ujarnya.
Selain infrastruktur produksi dan pascapanen, penguatan ekonomi desa dilakukan melalui pelatihan vokasi bagi pemuda usia produktif, pengembangan BUMDes dan koperasi, serta penyediaan mesin industri sederhana untuk mengolah hasil pertanian.
Pemerintah juga mendorong agar komoditas tidak selalu keluar dari daerah dalam bentuk bahan mentah. Padi, misalnya, diarahkan untuk diolah menjadi beras di wilayah produksi. Sementara jagung dapat dikembangkan menjadi bahan pakan ternak di desa.
“Intinya kami mempersiapkan desa kami bukan hanya memproduksi pangan, tapi juga memproduksi barang jadi,” tegasnya.
Koperasi Didorong Pangkas Rantai Perdagangan
Kebijakan tersebut kemudian dihubungkan dengan berbagai program pemerintah pusat, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), Bulog, gapoktan, serta kelembagaan ekonomi masyarakat lainnya.
Mirza mencontohkan peran KDMP dalam memperpendek rantai perdagangan gabah. Selama ini gabah dapat dikirim keluar Lampung untuk diolah dan kemudian kembali ke daerah dalam bentuk beras. Melalui penguatan koperasi, hasil panen diharapkan dapat diserap dan diarahkan ke penggilingan yang lebih dekat dengan sentra produksi.
“Kalau KDMP ini bisa bekerja dengan masif di Provinsi Lampung, maka kami tidak mengirim gabah lagi ke luar Lampung, kami mengirim beras,” ujarnya.
Menurut Mirza, pola tersebut diharapkan membuat nilai tambah komoditas tetap berada di Lampung sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar kepada petani.
Ia juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung kini berada di atas rata-rata nasional dan menjadi yang tertinggi kedua di Sumatera. Sejumlah indikator aktivitas ekonomi masyarakat turut disebut mengalami peningkatan, termasuk penjualan kendaraan yang banyak digunakan di wilayah pertanian, distribusi barang ke kabupaten dan desa, penjualan semen ritel, serta pembelian alat dan mesin pertanian.
Ketahanan Pangan Harus Terhubung dari Hulu ke Hilir
Mirza menekankan bahwa ketahanan pangan tidak sebatas memastikan produksi tersedia. Menurutnya, petani sebagai produsen juga harus mampu memperoleh pangan bergizi dengan harga yang terjangkau.
Karena itu, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pangan dari sisi produksi hingga konsumsi di tingkat desa. Petani padi diharapkan dapat memperoleh beras dengan harga yang baik, petani jagung mendapatkan pakan dengan harga terjangkau, sementara peternak dapat menekan biaya pakan sehingga harga protein hewani bagi masyarakat juga lebih terjangkau.
“Ketika itu dijalankan, itulah namanya bagi saya itu adalah ketahanan pangan,” katanya.
Pelaksanaan kebijakan tersebut mengandalkan kerja bersama berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, kejaksaan, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dunia usaha hingga masyarakat.
Kolaborasi juga dilakukan dalam pengawalan produksi dan harga komoditas. Polri berperan dalam penguatan sektor jagung, TNI mendukung sektor padi dan hilirisasi, sedangkan UMKM dilibatkan dalam pengolahan produk pertanian.
“Ini kolaborasi saya dengan Forkopimda semuanya. Di sini kami sepakat dalam Forkopimda kita majukan pangan, konsepnya seperti ini, kita jalan sama-sama,” ungkapnya.
Sementara itu, Pimpinan Rombongan Sespimti Polri Brigjen Pol. Mardiaz Kusin Dwihananto mengapresiasi dukungan Pemprov Lampung terhadap pelaksanaan Pendidikan Kerja Dalam Negeri (PKDN) Sespimti Polri Dikreg ke-36 Tahun 2026.
Ia mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi peserta didik untuk menghubungkan teori yang diperoleh selama pendidikan dengan kondisi nyata di lapangan. Peserta juga dapat mempelajari karakteristik wilayah serta menyusun solusi berdasarkan fakta dan data.
Menurut Mardiaz, tema PKDN tahun ini sejalan dengan tantangan pembangunan nasional, terutama menyangkut kedaulatan pangan, energi, serta pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif.
“Seorang pemimpin tingkat tinggi dituntut tidak hanya mampu mengelola organisasi internal, tetapi juga harus memiliki kemampuan membaca perubahan dengan strategis, membangun kolaborasi lintas sektoral, serta mengambil keputusan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya.
