LAMPUNG INSIGHT – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong percepatan digitalisasi pelayanan publik melalui penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Provinsi Lampung.
Komitmen tersebut disampaikan saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung di Mahan Agung, Bandar Lampung, Senin (25/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mirza menegaskan digitalisasi bukan hanya soal perubahan sistem pembayaran menjadi non tunai, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat transparansi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan pendapatan daerah.
Ekonomi Lampung Masih Ditopang Sektor Primer
Gubernur Mirza menjelaskan struktur ekonomi Lampung saat ini masih didominasi sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
Menurutnya, sektor tersebut menjadi tulang punggung ekonomi daerah sekaligus sumber penghidupan jutaan masyarakat Lampung.
“Sektor primer menyerap hampir dua juta tenaga kerja dan menjadi sumber penghidupan bagi sekitar enam hingga tujuh juta masyarakat Lampung,” ujarnya.
Ia menyebut nilai komoditas sektor primer di Lampung diperkirakan mencapai hampir Rp150 triliun dengan total perputaran uang sepanjang 2025 mencapai Rp528 triliun.
Baca Juga: Dishut Lampung Siaga Hadapi El Nino “Godzilla”, Antisipasi Karhutla Diperketat
Namun, besarnya aktivitas ekonomi tersebut belum sebanding dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima pemerintah daerah.
“PAD yang diperoleh baru berkisar Rp8,5 triliun hingga Rp10 triliun atau belum mencapai lima persen dari total aktivitas ekonomi daerah,” katanya.
Digitalisasi Dinilai Bisa Tekan Kebocoran PAD
Menurut Mirza, salah satu penyebab belum optimalnya PAD adalah sistem transaksi daerah yang masih belum sepenuhnya terdigitalisasi.
Kondisi tersebut dinilai membuka potensi kebocoran pendapatan di berbagai sektor.
Ia mencontohkan sektor pariwisata Lampung yang sepanjang 2024 mencatat kunjungan sekitar 27 juta wisatawan dengan perputaran ekonomi mencapai Rp55,5 triliun.
Baca Juga: Gubernur Lampung Dorong Hilirisasi Peternakan untuk Perkuat Kebutuhan Protein Masyarakat
Dari angka tersebut, potensi tambahan pajak PB1 diperkirakan bisa mencapai Rp1,6 triliun. Namun realisasi penerimaan pajaknya masih berada di bawah Rp700 miliar.
“Masih ada potensi besar yang belum tergarap maksimal karena sistem transaksi belum sepenuhnya digital,” ujarnya.
Pemprov Lampung Kembangkan Super App “Lampung-In”
Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi Lampung kini tengah mengembangkan super app bernama “Lampung-In”.
Aplikasi tersebut dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah daerah dalam satu platform digital.
Beberapa layanan yang akan terhubung dalam aplikasi tersebut meliputi:
- Pembayaran pajak daerah
- Layanan Samsat
- Pembayaran PAD
- Sistem pelaporan masyarakat
- Pelayanan administrasi publik lainnya
Mirza menilai kehadiran aplikasi terintegrasi dapat mempercepat pelayanan sekaligus meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan.
“Selain meningkatkan pendapatan daerah, digitalisasi juga diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik dan respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat,” katanya.
Keluhan Masyarakat Dinilai Masih Lambat Ditangani
Gubernur Mirza juga menyoroti masih panjangnya birokrasi pelayanan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menyebut laporan masyarakat terkadang membutuhkan waktu hingga dua bulan untuk mendapatkan tindak lanjut.
Menurutnya, digitalisasi pelayanan dapat mempercepat koordinasi antarinstansi dan memangkas proses birokrasi yang berbelit.
“ETPD bukan sekadar mengubah transaksi menjadi digital, tetapi juga membangun transparansi dan integritas tata kelola keuangan daerah,” jelasnya.
Wagub Jihan: Digitalisasi untuk Pelayanan yang Bersih dan Cepat
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan HLM TP2DD menjadi momentum penting memperkuat sinergi pembangunan daerah melalui percepatan digitalisasi layanan publik.
“Hari ini kita berdiskusi tentang bagaimana membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat, tepat sasaran, bermanfaat, dan bersih dari korupsi,” ujar Jihan.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus memberikan manfaat nyata yang langsung dirasakan masyarakat.
Ia menilai transformasi digital merupakan langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
Infrastruktur Digital Masih Jadi Tantangan
Meski demikian, Jihan mengakui implementasi digitalisasi di daerah masih menghadapi sejumlah tantangan.
Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:
- Kebiasaan masyarakat menggunakan uang tunai
- Keterbatasan jaringan internet
- Minimnya fasilitas digital di sejumlah wilayah
Karena itu, pemerintah daerah mendorong seluruh kabupaten dan kota di Lampung bergerak bersama mempercepat transformasi digital.
“Pertemuan ini penting agar seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung dapat bergerak bersama demi menghadirkan pelayanan yang semakin baik dan mudah bagi masyarakat,” ujarnya.
Dihadiri Kepala Daerah dan Bank Indonesia
Pertemuan High Level Meeting TP2DD turut dihadiri sejumlah kepala daerah kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung, perwakilan Bank Indonesia Lampung, Bank Lampung, Kanwil DJPb Lampung, serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Pemerintah berharap percepatan digitalisasi transaksi daerah dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik sekaligus memperkuat pendapatan daerah di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat.
