Daftar Isi
LampungInsight.net — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendorong penerapan teknologi dan modernisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan petani di daerah.
Hal itu disampaikan Jihan saat mengikuti Gerakan Tanam Padi Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) serentak di seluruh Indonesia yang berlangsung di Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Rabu (30/9/2026).
Jihan mengatakan sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian Lampung. Dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung yang mencapai lebih dari Rp500 triliun, hampir 28 persen berasal dari sektor pertanian.
Sektor tersebut juga menjadi sumber mata pencaharian bagi sekitar 44 persen masyarakat Lampung yang bekerja di bidang pertanian, perikanan, dan hortikultura.
“44 persen masyarakat kita yang bekerja di bidang pertanian, perikanan, dan hortikultura. Maka kalau ini jadi fokus perhatian kita di Provinsi Lampung, fokus kesejahteraannya, fokus produktivitas pertaniannya, maka insya Allah Lampung akan semakin maju dan juga semakin sejahtera pula,” ujar Jihan.
Menurutnya, penerapan PM-AAS tidak sebatas menghadirkan mesin atau teknologi baru di lahan pertanian. Modernisasi tersebut harus memberikan dampak langsung terhadap efisiensi biaya produksi, peningkatan produktivitas, serta keuntungan yang diterima petani.
“Pentingnya Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PM-AAS ini menjadi salah satu instrumen modernisasi pertanian yang tidak boleh dimaknai sekadar menghadirkan mesin atau teknologi baru ke sawah, tetapi lebih dari itu bagaimana efisiensi cost pertanian, produktivitasnya meningkat, dan tentu ada margin yang lebih besar lagi untuk dapat diuntungkan oleh petani para petani kita,” pungkasnya.
PM-AAS Lampung Tengah Tembus 11,2 Ton per Hektare
Jihan juga menyampaikan hasil percontohan PM-AAS di Kabupaten Lampung Tengah yang diterapkan pada lahan seluas 100 hektare.
Lahan tersebut dikelola 77 petani dan menghasilkan produktivitas hingga 11,2 ton padi per hektare.
Secara keseluruhan, Lampung pada tahun sebelumnya tercatat memproduksi 3,2 juta ton padi. Capaian tersebut menempatkan Lampung dalam posisi surplus beras secara nasional.
Untuk menjaga ekosistem pangan dari sektor hulu hingga hilir, Pemerintah Provinsi Lampung juga menjalankan sejumlah program pendukung.
Program tersebut antara lain pemberian pupuk hayati cair untuk menjaga kesuburan tanah, penyediaan mesin pengering gabah atau bed dryer, serta penguatan peran BUMDes dan koperasi desa.
Penguatan BUMDes dan koperasi desa diarahkan untuk membantu memangkas rantai tata niaga hasil panen sehingga petani memiliki lebih banyak pilihan dalam mengelola dan memasarkan hasil pertaniannya.
“Dengan ekosistem seperti ini tentu saja petani memiliki lebih banyak pilihan ke depannya dalam mengelola hasil pertanian. Saya berharap bantuan dan kegiatan hari ini menjadi bagian dari proses peningkatan produktivitas kesejahteraan petani, khususnya di Kota Metro dan seluruh Provinsi Lampung,” ucap Jihan.
Pemerintah Kejar Produktivitas Lewat Teknologi
Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi Tin Latifah mengatakan capaian swasembada pangan perlu dijaga keberlanjutannya.
Ia menyebut keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara petani, penyuluh, dan pemerintah daerah.
“Bapak Presiden kan maunya kita swasembada pangan. Waktu itu swasembada pangannya 4 tahun, ternyata dipersingkat menjadi 3 tahun, terus dipersingkat lagi menjadi 1 tahun. Alhamdulillah itu tercapai,” ujar Tin.
Namun, memasuki 2026, tantangan perubahan iklim dan kondisi cuaca ekstrem dinilai membutuhkan inovasi agar produktivitas padi tidak kembali stagnan.
Tin mengatakan produktivitas padi nasional dalam beberapa tahun terakhir masih berada di kisaran 5 ton per hektare. Karena itu, penerapan teknologi melalui PM-AAS dinilai diperlukan untuk mendorong peningkatan hasil produksi.
“Produktivitas padi kita dari tahun 2010 itu stagnan di angka 5 ya, 5 ton, 5,1, 5,2, terakhir 5,3. Kita harus punya lompatan teknologi, kita harus berpikir di luar yang kebiasaannya,” jelasnya.
Ia menyebut penerapan PM-AAS di sejumlah provinsi telah menunjukkan hasil di atas 10 ton per hektare. Di Lampung Tengah, misalnya, terdapat hasil panen yang mencapai 12 ton, 11 ton, hingga 10 ton per hektare, dengan rata-rata sekitar 11 ton.
“Jadi ini bukan angan-angan, ini sudah terealisasi,” kata Tin.
PM-AAS Lampung Dialokasikan 35.100 Hektare
Tin juga menyampaikan prediksi Food and Agriculture Organization (FAO) mengenai produksi beras Indonesia pada 2026 yang berpotensi mencapai 38,6 juta ton dan menempatkan Indonesia dalam jajaran empat besar dunia.
Untuk meningkatkan produktivitas tersebut, PM-AAS ditargetkan diterapkan pada lahan seluas 1 juta hektare secara nasional pada 2026 dan meningkat menjadi 3 juta hektare pada 2027.
Khusus di Lampung, program PM-AAS dialokasikan pada lahan seluas 35.100 hektare. Untuk tahap awal, target pertanaman pada September mencapai 2.500 hektare dan terus dikejar hingga akhir tahun.
Tin juga menyebut kondisi cadangan beras nasional saat ini masih kuat. Ia mengatakan stok beras diperkirakan aman untuk 10 bulan ke depan.
“Selama 10 bulan ke depan insya Allah stok beras masih aman. Ketika stok kita aman, Indonesia tidak melakukan impor beras dan dampaknya harga beras nasional langsung turun,” paparnya.
Menurut Tin, ketersediaan stok pangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional melalui pemenuhan kebutuhan dari produksi dalam negeri.
Tanam September Jadi Penentu Stok Beras
Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) pada September disebut menjadi momentum penting bagi kebijakan pangan ke depan.
Padi yang ditanam pada akhir musim tanam tersebut diproyeksikan memasuki masa panen pada Desember hingga Januari. Dengan demikian, produksi dari pertanaman tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok beras dalam negeri secara mandiri tanpa mengandalkan opsi impor pada 2027.
Untuk memastikan pelaksanaan PM-AAS berjalan lancar, Kementerian Pertanian bersama Pemerintah Provinsi Lampung juga melakukan pengawalan terhadap sejumlah faktor pendukung.
Pengawasan mencakup ketersediaan air irigasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), keandalan pasokan listrik untuk mendukung modernisasi pertanian bersama PLN, serta distribusi pupuk bersubsidi bersama PT Pupuk Indonesia.
Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan kebutuhan produksi tersedia tepat waktu sehingga tidak terjadi keterlambatan di tingkat petani.
